Peningkatan Kualitas Kesehatan Dan Pembangunan Kependudukan

2023-10-16 14:30:42

KEMENKO PMK – Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu lokus prioritas percepatan penurunan stunting. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi stunting di beberapa kab/kota, tetapi dengan prevalensi stunting yang tinggi membuat penanganan stunting di Kalimantan Selatan menjadi salah satu prioritas. Berdasarkan data SSGI, pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kalimantan Selatan sebesar 30,0% dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 24,6%.Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Roadshow Kemenko PMK di 33 Provinsi dan 393 kabupaten/kota yang dihadiri 19 K/L serta memberikan dukungan penguatan kepada pemerintah daerah yang masih menemukan kendala di lapangan. Tujuan dari kegiatan evaluasi terpadu untuk memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah, serta mengetahui implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan pasca Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023.Pada kegiatan evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting, dari Kemenko PMK hadir secara langsung Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Redemtus Alfredo Sani Fenat, Perwakilan Dirjen Bangda Erliani Budi Lestari, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setda Provinsi Kalimantan Selatan Husnul Hatimah, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini diawali dengan kunjungan lapangan pada tanggal 18 Oktober 2023, terdapat tiga lokasi yaitu sebagai berikut : Posyandu Dahlia 1 Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura Kota, SMP Negeri 3 Martapura, dan lokasi Sanitasi dan Air Minum bersih Desa Murung Kenanga Ulu Kecamatan Martapura Kota. Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Redemtus Alfredo Sani Fenat mengatakan, kunjungan dimaksud untuk memantau perkembangan upaya daerah terhadap penurunan stunting.”Kita lihat semua daerah di Kalsel mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2021 dan 2022 termasuk di Kabupaten Banjar. Melalui peran ini kami memberikan masukannya terkait dukungan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang bagaimana cara menguatkan dari tenaga dilapangan seperti tenaga pendamping keluarga, kader posyandu, PKB terutama dalam penganggaran untuk operasional mereka,” ujarnya.