Jakarta (12/11) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan penandatanganan dan penyerahan Nota Kesepahaman dengan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Forum Rektor Indonesia (FRI), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Nota kesepahaman berisi komitmen kerja sama empat tahun antara kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan. Di antaranya, yaitu melalui penguatan revolusi mental pada berbagai kegiatan di lingkungan organisasi dan masyarakat.

Menko PMK Muhadjir Effendy menyebut nota kesepahaman dengan empat organisasi besar di Indonesia itu merupakan langkah awal untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

"GNRM ini tidak mudah diterjemahkan dalam gerakan-gerakan riil tanpa dukungan kekuatan dari organisasi kemasyarakatan. Kerja sama ini agar keterlibatan masyarakat bisa betul-betul nyata dan terealisasi," ujarnya seraya memberikan arahan.

Muhadjir memastikan gerakan revolusi mental harus melibatkan sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin massa, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat simultan serta dilakukan dari berbagai penjuru.

Empat organisasi besar itu selain memiliki banyak massa juga ruang lingkup yang luas dengan tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Revolusi mental itu simpelnya perubahan dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Saya kira itu yang menjadi tujuan dan empat organisasi ini sudah sangat representatif," tegas Menko PMK.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman dilakukan jelang akhir tahun, menurut Muhadjir, agar kegiatan-kegiatan konkret terkait revolusi mental dapat dilakukan segera. Termasuk, membangun pemikiran dan penyadaran kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Saya kira MoU ini juga harus kita jadikan momentum. Di samping membangun karakter melalui perubahan mindset dalam membangun revolusi mental juga bisa dijadikan lompatan untuk menghasilkan inovasi-inovasi bagi kemajuan bangsa," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Umum PB NU Said Aqil Siraj, Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi, dan Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria menyatakan senada akan menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut dengan kegiatan-kegiatan konkret yang mendukung pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Adapun dokumen MoU tersebut dapat diakses pada JDIH Kemenko PMK pada link berikut ini https://jdih.kemenkopmk.go.id/produk-hukum/mou